Peraturan Perundangan

  • Undang-Undang Nomor 20 Tanggal 23-05-1997

    Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tanggal 14-02-2014

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

  • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tanggal 24-03-2009

    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

  • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.163/KPTS-II/2003 Tanggal 26-05-2003

    PENGELOMPOKAN JENIS KAYU SEBAGAI DASAR PENGENAAN IURAN KEHUTANAN

  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2017 Tanggal 22-12-2017

    Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan

  • Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 Tanggal 12-08-2016

    Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

  • Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 Tanggal 24-11-2015

    Izin Pemanfaatan Kayu

  • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 Tanggal 15-09-2014

    Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan

  • Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/AG/2016 Tanggal 27-06-2016

    Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik